Page 73 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

pemerintahan. Dengan terperosoknya wibawa konstitusi membuat kaidah

tertulis yang termuat di dalamnya sering kali dianggap usang dan tidak berguna.
Konstitusi hanya dianggap secara kertas yang kurang berharga, sehingga dapat

diubah seenaknya melalui undang-undang.

b) Konstitusi Kaku (rigid)

Konstitusi kaku (rigid), merupakan konstitusi yang dalam melakukan

perubahan diperlukan prosedur yang tidak mudah atau berbelit-belit. Prosedur
perubahan konstitusi memerlukan tambahan persyaratan khusus, sehingga

memperkecil kemungkinan diubahnya suatu konstitusi. Misalnya saja perubahan
konstitusi harus melibatkan sidang gabungan (joint session) dari beberapa

lembaga negara.

Rakyat bisa jadi dilibatkan partisipasinya dalam melakukan perubahan.
Padahal perubahan konstitusi yang melibatkan rakyat tidak sesederhana yang

dibayangkan. Karenanya prosedur perubahan konstitusi yang tergolong sulit dan

kaku adalah perubahan konstitusi yang melibatkan kehendak rakyat. Perubahan
konstitusi hanya dapat dilakukan bila memperoleh persetujuan dari kehendak

rakyat. Persetujuan rakyat melalui pemberian suara untuk menyatakan
kehendaknya disebut referendum. Partisipasi rakyat dengan pemberian suaranya

dalam referendum untuk mengubah konstitusi merupakan persyaratan yang

sangat sulit dipenuhi.
Lalu di Indonesia sendiri bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang tidak

mudah diamendemen atau diubah, sehingga termasuk konstitusi kaku (rigid).

Seperti yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 Apalagi Perubahan UUD 1945
dilakukan oleh MPR sebagai lembaga negara yang dibentuk melalui sidang

gabungan dari dua lembaga negara.

3) Konstitusi Formil dan Materil

Sifat dari konstitusi formil dan materiil ini sering diidentikkan dengan Undang-

Undang Dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain pengaruh paham kodifikasi
yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan

maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian
hukum. Sifat yang materil, dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal yang bersifat

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 64