Page 76 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

komposisi Pasal 34 menjadi 4 ayat; komposisi Pasal 37 menjadi 5 ayat;

komposisi aturan peralihan yang terdiri atas 3 pasal dan aturan tambahan yang
terdiri atas 2 pasal; serta perubahan-perubahan lainny

2) Latar Belakang Amandemen UUD 1945
Pada awal era reformasi, berbagai elemen masyarakat menuntut agar berbagai

kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca Orde Baru diperbaiki. Tuntutan reformasi

yang didesakkan antara lain berupa amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi
ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), desentralisasi dan hubungan
yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah), mewujudkan kebebasan pers, dan

mewujudkan kehidupan demokrasi.

Ketika arus reformasi mulai bergulir sekitar tahun 1998, muncul keinginan rakyat,
terutama dari para akademisi dan tokoh-tokoh negara yang menghendaki perubahan

Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dengan demikian, UUD 1945

yang pada awalnya (Masa Pemerintahan Orde Baru) dianggap sebagai Konstitusi yang
Rigid, mulai bergeser sebagai Konstitusi yang Flexible, sehingga pada saat Sidang

Umum MPR 1999 yang merupakan awal Sidang MPR hasil Pemilu 1999 yang “diklaim”
sebagai Pemilu yang paling demokratis dalam ketatanegaraan Negara Republik

Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh Prof. Dr. H.

Amien Rais, sebagai lembaga yang berhak merubah UUD 1945, mulai mengamandemen
pasal-pasal yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan demokratisasi

ketatanegaraan Republik Indonesia.

Tuntutan terhadap perubahan UUD 1945 merupakan hal yang selama ini tidak
diapresiasi berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum diatur

bahwa: ”Majelis Permusyawaratan rakyat berketetapan untuk mempertahankan
Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan

terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Mengenai

keharusan referendum diatur dalam Pasal 2, yaitu: ”Apabila Majelis Permusyawaratan
rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus

meminta pendapat rakyat melalui Referendum.

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 67