Page 75 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

memperhatikan masukan dari lembaga negara lain, seperti DPR RI dan MA RI,

serta perubahan-perubahan lainnya.
b) Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 7-18 Agustus

2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. Beberapa perubahan penting pada

amandemen kedua ini antara lain: susunan DPR RI yang semula ditetapkan
dengan UU menjadi anggota DPR RI dipilih melalui pemilihan umum dan diatur

dengan UU; pengaturan secara rinci dan komprehensif mengenai hak asasi

manusia pada Pasal 28; pengaturan masalah pertahanan dan keamanan secara
rinci pada Pasal 30 yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama

dalam Sishankamrata dan rakyat sebagai pendukung; serta perubahan-
perubahan lainnya. Amandemen ketiga dilakukan melalui Sidang Tahunan MPR

RI pada 1-9 November 2001. Intisari dari perubahan ketiga ini mencakup

beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan
MPR RI, kepresidenan, pemakzulan, keuangan negara 3 kekuasaan kehakiman,

dan lainnya.

c) Amandemen ketiga ini, wewenang MPR RI berubah dari lembaga tertinggi
negara menjadi lembaga negara setara dengan lembaga negara lainnya.

Kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
RI berubah menjadi kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut UUD. Pada amandemen ini juga terjadi perubahan pada jabatan

kepresidenan, dari presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR RI dengan
suara terbanyak menjadi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat. Perubahan lainnya dalam amandemen

ketiga adalah adanya pembentukan DPD RI yang dipilih dari setiap provinsi
melalui pemilihan umum, serta perubahan- perubahan lainnya.

d) Amandemen keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 1-11

Agustus 2002. Perubahan konstitusi keempat merupakan perubahan konstitusi
terakhir hingga hari ini yang mencakup penghapusan dan penambahan pasal dan

bab, disahkan pada Agustus 2002. Perubahan penting dalam amandemen

keempat ini antara lain: penghapusan bab mengenai keberadaan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA); Pasal 2 Ayat (1) yang memuat tentang susunan MPR

RI yang terdiri atas DPR RI dan DPD RI yang dipilih melalui pemilihan umum dan
diatur dalam undang-undang; penambahan ayat 4 dan 5 pada Pasal 33;

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 66