Page 78 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

j) Penyelarasan sistem Pemilu di Indonesia.

k) Penjaminan pers dalam konstitusi.
l) Memperkuat kedudukan KPK dalam skema konstitusi.

m) Penguatan penerapan prinsik checks and balances dalam praktik ketatanegaraan

Republik Indonesia.
n) Penegasan kepercayaan adat.

o) Penataan sistem pendidikan nasional.

Di samping itu amandemen UUD 1945 memiliki alasan yang diharuskan, yaitu:

a) Secara Historis
Pada mulanya UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai Undang-Undang

yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam keadaan dan

suasana tergesa-gesa sehingga dianggap tidak lengkap.
b) Secara Fisolofis

Materi-materi yang terdapat didalam UUD 1945 tercampur aduk dari berbagai

gagasan yang kadang-kadang saling bertentangan. Hal ini disebabkan para
pembuat UUD 1945 (anggota BPUPKI dan PPKI) berasal dari latar belakang

macam gagasan yang berbeda pula dan mengakibatkan timbulnya berbagai
perbedaan.

c) Secara Teoritis

Secara Konstitusionalisme, kebebasan konstitusi suatu Negara pada hakikatnya
ialah membatasi kekuasaan Negara agar tidaksewenangwenang tetapi didalam

UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan melainkan lebih

menonjolkan prinsip totaliterisme.
d) Secara Yuridis

Sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, maka UUD 1945 juga telah

mencantumkan klausul perubahan UUD 1945 itu sendiri seperti yang terdapat
dalam pasal 37.

e) Secara Praktis Politis

Bahwa sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung dalam praktiknya
UUD 1945 sering mengalami perubahan dan penyimpangan dari teks

aslinya. Baik pada masa 1945-1949 dan 19591998. Bahkan praktik politik sejak
1959-1994 UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 69