Page 82 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

 Setelah Amandemen

MA setelah amandemen tidak mengalami perubahan yang begitu besar. MA tetap
menjadi lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu

kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan keadilan dan

hukum. Terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan,
amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali ini bertujuan untuk memperbaiki sistem

ketatanegaraan Indonesia dengan menyesuaikan prinsip demokrasi, supremasi hukum,

dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan reformasi.

RANGKUMAN

Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan

negara. Dalam arti luas, konstitusi mencakup seluruh peraturan dasar mengenai
organisasi negara, prinsip-prinsip dasar, dan sistem pemerintahan. Dalam arti sempit,

konstitusi biasanya mengacu pada dokumen tertulis seperti undang-undang dasar yang

mengatur kekuasaan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi
memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:menjaga kestabilan dan keadilan dalam

pemerintahan, melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan

kekuasaan,mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
menetapkan prosedur perubahan hukum dan kebijakan negara.memberikan kerangka

hukum bagi interaksi antara negara dan rakyatnya.Adapun konsitusi yang pernah

berlaku di indonesia yaitu, UUD 1945 (sebelum perubahan),Konstitusi RIS, UUDS 1950
dan UUD 1945 (Hasil Amandemen). Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak 4 kali

perubahan mulai dari tahun 1999-2002 yang telah mengalami berbagai perubahan

signifikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan tuntutan
reformasi.Konstitusi memiliki beberapa sifat yaitu: Tertulis dan tidak tertulis, fleksibel

dan kaku, formil dan materil.

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 73