Page 81 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 Sebelum Amandemen
DPR adalah lembaga perwakilan yang memiliki kedudukan untuk memegang

kekuasaan legislatif. Keanggotaan DPR berasal dari partai politik yang dipilih

dari hasil pemilu dan tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Presiden tidak
bertanggung jawab kepada DPR.

 Setelah Amandemen

Kekuasaan DPR semakin diperkuat dengan diberikannya kekuasaan untuk
membentuk UU. Hal ini berbeda ketika sebelum Amandemen, Presiden lah yang

memiliki kekuasaan untuk membentuk UU. Kedudukan DPR juga semakin kuat

ketika berhubungan dengan Presiden.

3) Presiden

 Sebelum Amandemen
Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif dan

menjalankan kekuasaan pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan. Pada masa ini, Presiden dan Wakil Presiden
diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada MPR.

 Setelah Amandemen

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diusung oleh
Partai Politik. Pertanggungjawaban Presiden tidak lagi kepada MPR melainkan

kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Presiden dan Wakil
Presiden memiliki legitimasi yang kuat. Mereka juga dapat dipilih kembali untuk

jabatan yang sama dengan satu kali masa jabatan.

4) Mahkamah Agung (MA)

 Sebelum Amandemen

MA merupakan pengadilan tertinggi yang ada di Indonesia dan merupakan
lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman

yang dimaksud disini adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan
hukum dan keadilan. MA membawahi beberapa peradilan antara lain: peradilan

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara

(PTUN).

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 72