Page 80 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

b) Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham

demokrasi.
c) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar

sesuai dengan perkembangan HAM dan Peradaban umat manusia yang menjadi

syarat Negara hukum.
d) Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan Negara yang sangat penting

bagi eksistensi Negara dan perjuangan Negara mewujudkan demokrasi.

e) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa
sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan

Negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun
waktu yang akan datang.

f) Untuk menghindari terjadinya pembaharuan hukum atau reformasi hukum yang

memperbaiki bagian yang kurang, sehingga proses dan mekanisme perubahan
atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan

hukum dasarnya yaitu konstitusi.

Adanya Amandemen UUD 1945 mengubah banyak hal terkait struktur lembaga

kenegaraan di Indonesia. Tugas dan fungsi berbagai lembaga negara ini juga mengalami
perubahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, hubungan antar lembaga juga ikut

berubah. Berikut ini adalah perbedaan lembaga negara sebelum dan sesudah

Amandemen UUD 1945:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

 Sebelum Amandemen

MPR adalah lembaga negara tertinggi yang mempunyai kekuasaan tak terbatas
(super power) karena kekuasaan berada di tangan rakyat dan MPR adalah

penjelmaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kewenangan MPR dapat dilihat

pada Pasal 2 UUD 1945. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah,
dan utusan golongan TNI atau Polri.

 Setelah Amandemen

MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan posisinya sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, MA, MK, BPK, DPD

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 71