Page 77 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 77
Perubahan bertahap terhadap UUD 1945 dimulai sejak Oktober 1999 hingga tahun
2002. Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR
menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu:
a) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
b) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
d) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
e) Melakukan perubahan dengan cara adendum.
Panitia-panitia yang dibentuk untuk membahas perubahan UUD 1945 adalah
Panitia Ad Hock III pada Perubahan Pertama UUD 1945, sedangkan untuk Perubahan
Kedua hingga Keempat dibahas dalam Panitia Ad Hock I. Para fraksi memberikan
masukan dan membahas pasal-pasal dalam UUD 1945. Proses perubahan konstitusi
yang telah terjadi bukan merupakan sebuah proses yang final. Sebagian kalangan
berpendapat bahwa amandemen yang sudah dilakukan masih belum mampu menjawab
dan menjelaskan secara signifikan terhadap konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan
yang hendak dibangun. Situasi dan kondisi seperti ini menghasilkan sebuah tuntutan
agar proses amandemen kembali dilakukan. Ada banyak sekali agenda-agenda yang
diusulkan untuk dimasukkan dalam poin-poin amandemen UUD NRI 1945 ke depan,
antara lain.
a) Urgensitas negara hukum berlandaskan Pancasila dalam pembangunan hukum
nasional.
b) Penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
c) Reformulasi badan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
d) Rekonstruksi DPD RI.
e) Penyempurnaan sistem presidensial dalam pembangunan hukum di Indonesia.
f) Penerapan impeachment dalam pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di
Indonesia.
g) Optimalisasi DPRD dalam sistem otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia.
h) Penataan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
i) Penguatan KY RI dalam menjamin marwah peradilan Republik Indonesia.
BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 68
