Page 74 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 74

dasar pokok bagi rakyat dan negara. Artinya konstitusi tersebut memiliki substansi

                   yang  penting,  terpilih,  dan  mendasar  untuk  mengatur  jalannya  negara  sehingga
                   kehidupan  antara  rakyat  dan  negara  dapat  berjalan  dengan  stabil.  Rakyat  dapat

                   mematuhi  segala  konstitusi  yang  diterapkan  negara  begitu  pun  negara  dapat

                   menjamin  konstitusi  yang  telah  diciptakannya,  sehingga  elite  politik  atau
                   pemerintah pun dapat tunduk terhadap konstitusi tersebut.

                       Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia

                   telah  mengalami  beberapa  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  politik  dan
                   kebutuhan  negara,  namun  prinsip  dasar  yang  melindungi  hak-hak  warga  dan

                   mengatur tata kelola pemerintahan tetap menjadi pedoman penting.


               D.  Amandemen UUD 1945



                                     Silahkan perhatikan isi UUD

                                    1945 melalui QR code berikut
                                   ini. Scan menggunakan gadget
                                          yang kam miliki!




               1)  Sejarah Amandemen UUD NRI 1945

                       Hingga saat ini, amandemen UUD NRI 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat)
                   kali secara berturut-turut, yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002. Setjen MPR RI (dalam

                   Anugerah, 2021).

                   a)  Amandemen  pertama  dilakukan  dalam  Sidang  Umum  MPR  RI  pada  14-21
                       Oktober 1999. Amandemen pertama ini diterapkan pada 9 pasal, yakni Pasal 5,

                       Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

                       Beberapa  hal  penting  dalam  perubahan  pasal-pasal  tersebut  di  antaranya:
                       perubahan  pembentukan  undang-undang  dari  presiden  memegang  kekuasaan

                       membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR menjadi presiden berhak
                       mengajukan rancangan undang- undang kepada DPR; pengaturan masa jabatan

                       presiden  dari  lima  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  sesudahnya  menjadi  lima

                       tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  sesudahnya  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya
                       untuk satu kali masa jabatan; pelaksanaan wewenang presiden yang sebelumnya

                       tanpa  memperhatikan  masukan  dari  lembaga  negara  lain  menjadi


                                                                             BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 65
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79