Page 68 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

Bagian I adalah Bentuk Negara dan Kedaulatan (1 pasal), Bagian II adalah Daerah

Negara (1 pasal), Bagian III adalah Lambang dan Bahasa Negara (2 pasal), Bagian IV
adalah Kewarganegaraan dan Penduduk Negara (2 pasal), Bagian V adalah Hak-hak

dan Kebebasankebebasan Dasar Manusia (28 pasal), dan Bagian VI adalah Asas-

Asas Dasar (9 pasal).
Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara (1 pasal), terdiri atas Bagian I

adalah Pemerintah (10 pasal), Bagian II adalah DPR (22 pasal), Bagian III adalah

Mahkamah Agung (2 pasal), dan Bagian IV adalah Dewan Pengawas Keuangan (2
pasal).

Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara, terdiri atas Bagian I adalah
Pemerintahan (7 pasal), Bagian II adalah Perundang-undangan (12 pasal), Bagian III

adalah Pengadilan (8 pasal), Bagian IV adalah Keuangan, yang terbagi dalam

Babakan 1 berisikan Hal Uang (2 pasal), Babakan 2 berisikan Urusan Keuangan –
Anggaran – Pertanggungan jawab -Gaji (9 pasal); Bagian V adalah Hubungan Luar

Negeri (4 pasal), dan Bagian VI adalah Pertahanan Negara dan Keamanan Umum (7

pasal).
Bab IV tentang Pemerintah Daerah dan Daerah-Daerah Swapraja (3 pasal). Bab

V tentang Konstituante (6 pasal). Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan
Peralihan, dan Ketentuan-Ketentuan Penutup: Bagian I adalah Perubahan (2 pasal),

Bagian II adalah Ketentuan-Ketentuan Peralihan (3 pasal), dan Bagian III adalah

Ketentuan-Ketentuan Penutup (2 pasal).
Soepomo dalam mengemukakan perbedaan pokok antara Konstitusi RIS dan

UUDS RI selain bentuk negara, adalah:

a) Tidak diaturnya dalam UUDS RI pasal yang mengatur kebolehan berpindah
agama.

b) UUDS mengatur hak mogok dan hak berdemonstrasi.

c) UUDS mengatur pelarangan organisasi yang bersifat monopoli yang merugikan
ekonomi nasional, dan diakuinya fungsi sosial dari hak milik.

d) Dalam UUDS diatur bahwa kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR dan DPR dapat

dibubarkan oleh Presiden.
e) Diadakannya jabatan Wakil Presiden.

f) Parlemen hanya terdiri dari 1 kamar, yaitu DPR.

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 59