Page 66 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban (2 pasal); dan Bagian III adalah

Daerahdaerah Swapraja (3 pasal).
Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, terdiri atas: Bagian

I adalah Pemerintah (12 pasal), Bagian II adalah Senat (18 pasal), Bagian III

adalah DPR (15 pasal), Bagian IV adalah Mahkamah Agung (2 pasal), dan Bagian
V adalah Dewan Pengawas Keuangan (2 pasal). Bab IV tentang Pemerintahan,

terdiri atas: Bagian I adalah KetentuanKetentuan Umum (10 pasal), Bagian II

adalah Perundang-undangan (17 pasal), Bagian III adalah Pengadilan (20 pasal),
Bagian IV adalah Keuangan, yang terbagi dalam Babakan 1 berisikan Hal Uang (2

pasal), Babakan 2 berisikan Pengurusan Keuangan Federal Anggaran –
Pertanggungjawaban - Gaji (6 pasal); Bagian V adalah Perhubungan Luar Negeri

(5 pasal), dan Bagian VI adalah Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

(7 pasal).
Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Ketentuan-

Ketentuan Penutup: Bagian I adalah Perubahan (2 pasal), Bagian II adalah

Ketentuan-Ketentuan Peralihan (4 pasal), dan Bagian III adalah Ketentuan-
Ketentuan Penutup (2 pasal). Sistem pemerintahan yang digunakan adalah

sistem semi parlementer dengan bentuk negara federasi. Adapun Karakteristik
sistem semiparlementer dalam Konstitusi RIS adalah:

a) Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan Pemerintah.

b) Presiden tidak dapat diganggu gugat.
c) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan

pemerintah.

3) Undang-undang sementara (UUDS RI) Periode 17 Agustus 1950 sampai

dengan 5 Juli 1959.

Berdasarkan fakta bahwa pengesahan UUD RIS tidak berumur panjang, karena
isinya secara sosiologis dan filosofis tidak berasal dari kehendak rakyat , bukan pula

dari kemauan politik para politisi Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda

yang terus menguasai Indonesia selama ratusan tahun. Satu per satu negara bersatu
dan menuntut kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. satu demi

satu daerah bagian membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia.
Sukarjo Wirjopranoto dalam tulisannya di Mimbar Indonesia 21 Januari 1950,

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 57