Page 61 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

sehingga para pemuda akhirnya menculik Soekarno, yang dikenal sebagai

Peristiwa Rengasdengklok.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, keesokan harinya diadakan sidang

PPKI. Jumlah anggota PPKI semula 21 orang, dan setelah Proklamasi

kemerdekaan, jumlah anggotanya ditambah 6 orang oleh Ketua PPKI, Ir. Soekarno.

Penambahan anggota PPKI tersebut atas tanggung jawabnya Ketua PPKI sendiri

sebagaimana dikemukakan dalam Pidato Radio Moh. Hatta pada tanggal 29

Agustus 1945, agar PPKI menjadi lebih representatif sehingga menjadi badan
pendahuluan bagi Komite Nasional, dengan anggota-anggota yang berasal dari

seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil daerah, kemudian ditambah dengan
enam orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat

Indonesia.Wakil-wakil dari daerah, yaitu Dr. Mohammad Amir dan Mr. Abdul

Abbas didatangkan dari Sumatera, Dr. Ratulangi dan Andi Pangeran didatangkan
dari Sulawesi, Mr. Pudja didatangkan dari Bali, dan A.H. Hamidan didatangkan dari

Kalimantan.

PPKI hanya mengikuti hasil-hasil yang telah disepakati dalam BPUPK,
sebagaimana dikemukakan oleh Ketua PPKI, Ir. Soekarno dalam Rapat Besar

tanggal 18 Agustus 1945, dengan acara Pengesahan UUD. Saya minta lagi kepada
tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai Undang-Undang Dasar, sedapat

mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu

Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting
saja kita adakan dalam sidang kita sekarang. Urusan-urusan yang hendaknya kita

ke sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai

dengan pekerjaan menyusun Undang – Undang Dasar dan memilih Presiden dan
Wakil Presiden.

UUD 1945 (sebelum perubahan), yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Penjelasan menjadi bagian
dari UUD 1945, pada tanggal 15 Februari 1946, dalam Berita Republik Indonesia

Tahun II, Nomor 7. Walaupun Penjelasan baru dimunculkan dalam Berita Republik

Indonesia, akan tetapi sesuatu yang tercantum dalam Penjelasan pada dasarnya
merupakan hal-hal yang dibahas dalam pembahasan pembentukan UUD dalam

sidang BPUPK. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 52