Page 62 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, mengenai Penjelasan

UUD 1945, merupakan penjelasan yang otentik, sehingga perlu didalami agar
Batang Tubuh dapat lebih dipahami.

Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan

Penjelasan. Soepomo yang merupakan Ketua Panitia Pembentuk UUD
mengemukakan bahwa pembukaan UUD mengandung cita-cita luhur dan pokok-

pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak

dibentuk. Cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, adalah:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial. Dasar negara dimuat pula dalam Pembukaan UUD 1945,

yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dijabarkan

dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:
a) Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dan mewujudkan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.
b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

c) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan perwakilan.
d) Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari
bangsa Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak

segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan. Batang tubuh UUD 1945,

terdiri dari 16 bab, 37 pasal, Aturan Peralihan (4 pasal), dan Aturan Tambahan (2
ayat). Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, berisikan 1 pasal. Bab II tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisikan 2 pasal. Bab III tentang
Kekuasaan Pemerintahan Negara, berisikan 12 pasal yang memuat tentang

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 53