Page 65 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

pada sidang Pleno KNIP tanggal 13 Desember 194, dengan 226 suara menerima

dan 62 suara Menolak. Kedua RUU yang diajukan pemerintah tersebut menjadi
undang-undang Nomor 10 tahun 1949 tentang pengesahan induk persetujuan

bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menjurat

mengenai penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Nederland kepada Republik
Indonesia Serikat dan undang-undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang

pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS

ditandatangani Presiden RIS Soekarno pada tanggal 31 Januari 1950.
Konstitusi RIS yang diratifikasi pada sidang pleno KNIP tanggal 13

Desember 1949 terdiri dari Mukadimah dan Batang Tubuh. Sebagaimana
Pembukaan dalam UUD 1945, Mukadimah Konstitusi RIS mengandung citacita

luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara

Indonesia yang hendak dibentuk. Dasar negara yang termuat dalam Mukadimah
Konstitusi RIS adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan,

kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur dalam Mukadimah

Konstitusi RIS, adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,
perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara.

Batang tubuh Konstitusi RIS, terdiri dari 6 bab dan 197 pasal, di mana dalam
bab terdiri dari bagian-bagian. Bab I tentang Negara Republik Indonesia Serikat,

terdiri atas Bagian I adalah Bentuk Negara dan Kedaulatan (1 pasal), Bagian II

adalah Daerah Negara (1 pasal), Bagian III adalah Lambang dan Bahasa Negara
(2 pasal), Bagian IV adalah Kewarganegaraan dan Penduduk Negara (2 pasal),

Bagian V adalah Hak-hak dan Kebebasankebebasan Dasar Manusia (27 pasal),

dan Bagian VI adalah Asas-asas Dasar (8 pasal).
Bab II tentang RIS dan Daerah-Daerah Bagian, terdiri atas: Bagian I adalah

Daerah-Daerah Bagian, yang terbagi dalam Babakan 1 berisikan Ketentuan

Umum (4 pasal), Babakan 2 berisikan Negara-Negara (3 pasal), Babakan 3
berisikan Satuan-Satuan Kenegaraan yang Tegak Sendiri yang Bukan Negara (1

pasal), Babakan 4 berisikan Daerah-Daerah yang Bukan Daerah Bagian dan

Distrik Federal Jakarta (1 pasal); Bagian II adalah Pembagian Penyelenggaraan
Pemerintahan antara RIS dengan Daerah-daerah Bagian, yang terbagi dalam

Babakan 1 berisikan Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan (4 pasal),
Babakan 2 berisikan Perhubungan Keuangan (7 pasal), Babakan 3 berisikan

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 56