Page 63 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA),

berisikan 1 pasal. Bab V tentang Kementerian Negara, berisikan 1 pasal. Bab VI
tentang Pemerintahan Daerah, berisikan 1 pasal. Bab VII tentang Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), berisikan 4 pasal. Bab VIII tentang Hal Keuangan,

berisikan 1 pasal. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, berisikan 2 pasal tentang
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Bab X tentang Warga Negara, berisikan

3 pasal. Bab XI tentang Agama, berisikan 1 pasal. Bab XII tentang Pertahanan

Negara, berisikan 1 pasal. Bab XIII tentang Pendidikan, berisikan 2 pasal. Bab XIV
tentang Kesejahteraan Sosial, berisikan 2 pasal. Bab XV tentang Bendera dan

Bahasa, berisikan 2 pasal. Bab XVI tentang Perubahan UUD, berisikan 1 pasal.
Aturan Peralihan terdiri dari 4 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 1

pasal.

UUD 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam
Bab I Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan,

dan hal tersebut juga dapat diketahui dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18. Dalam Pembahasan UUD, sistem yang digunakan dalam UUD 1945
disebut dengan “sistem Sendiri” sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dan

soekiman,yang merupakan ketua dan anggota panitia kecil perancang UUD di
BPUPK. Dapat dibuat dalam beberapa poin menegnai sistem sendiri yaitu:

a) Supremasi MPR, dimana MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat

(karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
b) MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan UUD dan

garis-garis besar dari pada haluan negara (karakteristik sistem pemerintahan

parlementer).
c) Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan

menjalankan pemerintahan berdasarkan haluan negara yang disetujui oleh

MPR (karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
d) MPR dipilih langsung oleh rakyat.

e) DPR berwenang sebagai pembentuk undang-undang, bersama-sama dengan

Presiden (karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
f) Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR

(karakteristik sistem pemerintahan presidensial).

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 54