Page 8 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 8

yang utuh. Oleh karena itu, proses pendidikan kewarganegaraan  dimasukan kedalam

               kurikulum dan pembelajaran pada semua jenjang Pendidikan sekolah dasar sampai ke
               universitas.  Menurut  Undang-undang  No.20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan

               nasional, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan

               dan  kemampuan  dasar  berkenan  dengan  hubungan  warga  Negara  serta  pendidikan
               pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa

               dan Negara. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Pendidikan

               Kewarganegaraan  merupakan mata pelajaran/mata kuliah yang  mengutamakan pada
               pembentukan karakter Warga Negara yang paham dan mampu memenuhi hak-hak dan

               kewajibannya  untuk  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan
               berkarakter yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Nurhafsah & Dewi, 2021).

                   Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  untuk

               mengembangkan  budaya  demokratis  yang  mencakup  kebebasan,  persamaan,
               kemerdekaan,  dan  toleransi.  Menurut  Soemantri  (dalam  Willius  Kogoya,  2013),

               Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi

               politik  yang  diperluas  dengan  sumber-sumber  pengetahuan  lainnya,  pengaruh-
               pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya

               itu  diproses  guna  melatih  para  siswa  untuk  berpikir  kritis,  analitis,  bersikap,  dan
               bertindak  demokratis  dalam  mempersiapkan  hidup  demokratis  yang  berdasarkan

               Pancasila dan UUD 1945.

                   Menurut  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi,  PKn  adalah  mata  pelajaran  yang
               memfokuskan  pada  pembentukan  diri  yang  beragam  dari  segi  agama,  sosio  kultural,

               bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yangcerdas,  terampil dan

               berkarakter  yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  hal  ini,  PKn
               berfungsi  untuk  mengembangkan  kecerdasan  warga  negara  (civic  intelegence),

               menumbuhkan  partisipasi  warga  negara  (civic  participation)  dan  mengembangkan

               tanggung  jawab  warga  negara  untuk  bela  negara  (civic  responsibility).  Warga  negara
               yang  cerdas  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi

               negara  dan  bangsanya.  Melalui  partisipasi  warga  negara  akan  membawa  kemajuan

               negara,  karena  tidak  ada  satu  negara  pun  di  dunia  maju  tanpa  partisipasi  aktif  dari
               warga  negaranya.  Begitu  pula  dengan  tanggung  jawab  warga  negara  atas  persoalan

               yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan
               bangsanya.



                                                         BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13