Page 13 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 13
jasmaninya, sejahtera lahir dan batin.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah
melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan
mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam
percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan
kepribadiannya.
D. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dipenuhi oleh beberapa undang-
undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah detail landasan hukum tersebut:
1) UUD 1945
a. Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat, yang memuat
cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya.
b. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaaan negara “.
d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran.
2) Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara.
3) Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan
keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 tahun 1988):
a. Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak dan kewajiban warga negara yang
diwujudkan dengan keikutsertakan melalui pendidikan pendahuluan Bela
Negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional.
b. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa pendidikan Pendahuluan Bela Negara
wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap
awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah ada
dalam gerakan kewiraan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan
tinggi ada dalam bentuk pendidikan.
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 7
