Page 16 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

yang pernah ada dalam kurikulum sekolah di Indonesia yang ada hubungannya dengan

istilah dan atau definisi civics antara lain:
1) Kewarganegaraan (Tahun 1957) yang isi pelajarannya membahas cara memperoleh

dan kehilangan kewarganegaraan. Pada tahun 1957, istilah pendidikan

kewarganegaraan dikenal dengan nama Kewarganegaraan. Adapun pembahasan
dalam mata pelajaran kewarganegaraan ini, yaitu tentang bagaimana cara untuk

mendapatkan kewarganegaraan dan juga membahas tentang apa-apa saja hal yang

dapat menghilangkan status kewarganegaraan tersebut. Pada tahun 1957 pelajaran
kewarganegaraan juga mengajarkan bahwasanya kewarganegaraan yang diberikan

tidak hanya tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan tetapi juga
tentang tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat,

keluarga serta diri sendiri.

2) Civics (Tahun 1961) yang isinya lebih banyak membahas tentang sejarah
kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama

diarahkan untuk “nation and character building". Bangsa Indonesia seperti pada

waktu pelaksanaan pelajaran Civics di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah
Declaration of independence. Istilah kewarganegaraan pada tahun 1957 diganti

istilahnya menjadi civics pada tahun 1961. Isi dari pelajaran civics ini juga ikut
berbeda dengan sebelumnya, yang mana dalam pelajaran civics ini pembahasannya

mengarah kepada sejarah-sejarah kebangkitan nasional, UUD, dan pidato-pidato

politik kenegaraan. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi bangsa Indonesia
kala itu. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelajaran civics ini dijadikan pelajaran

yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang Pidato Kenegaraan Presiden,

UUD, sejarah-sejarah kebangkitan nasional, hak dan kewajiban warga negara, juga
tentang pancasila.

3) Pendidikan Kewargaan Negara (Tahun 1968), sebagaimana yang terdapat dalam

kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1968, istilah yang digunakan adalah Pendidikan
Kewargaan Negara, sedangkan materinya sebagai berikut: (a) untuk jenjang SD,

pelajaran sejarah Indonesia, civics, dan ilmu bumi; (b) untuk jenjang SMP, program

ini mengidentikkan civics dengan pendidikan kewargaan negara yang isinya 30%
sejarah kebangsaan, 30% kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40% UUD; dan

(c) jenjang SMA, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945. Isitilah civics
kemudian diganti pada tahun 1968 dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 10