Page 15 - S2DikdasSup

Sebagai sebuah program studi multidisiplin, calon dosen Prodi S2 Pendidikan Dasar UM

tersedia sangat mencukupi. Selain dosen yang berlatar belakang pendidikan dasar, prodi ini
juga harus memiliki dosen yang berlatar belakang pendidikan kelompok sain, ilmu sosial,

matematika, teknologi, dan bahasa. UM sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

(LPTK) saat telah ini menyelenggarakan pendidikan doktor (S3) pada hampir semua bidang
keahlian yang dibutuhkan dosen S2 Pendidikan Dasar. Selain UM, hampir semua LPTK negeri

juga menyelenggarakan pendidikan doktor yang dibutuhkan sebagai dosen Prodi S2

Pendidikan Dasar.

Sehubungan dengan pengembangan pembelajaran, Prodi S2 Pendidikan dasar

menghadapi berragam peluang dan tantangan terutama terkait dengan pembelajaran
berbasis teknologi informasi seperti e-Learning, pendidikan jarak jauh, atau Open Course

Ware. Kebijakan Kemenristekdikti tentang penerapan pembelajaran Daring merupakan

peluang besar bagi Prodi S2 Pendidikan Dasar UM untuk meningkatkan dan memperluas
layanan pendidikan kepada masyarakat. Kondisi terkini mahasiswa S2 Pendidikan Dasar UM

membutuhkan layanan pendidikan berbasis teknologi. Dari 352 mahasiswa yang aktif pada

tahun akademik 2018/2019, 81 orang (23%) diantaranya sudah bekerja baik sebagai ASN

maupun pegawai/guru swasta. Selain, itu jika dilihat dari asal daerahnya, komposisi

mahasiswa S2 Pendidikan Dasar 283 (80%) berasal dari luar Malang. Mahasiswa yang bekerja
sambil kuliah dan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di luar ini membutuhkan

manajemen waktu dan tempat kuliah yang lebih fleksibel. Dengan demikian, layanan

pembelajaran daring yang digulirkan oleh Kemenristekdikti merupakan alternatif terbaik
untuk memfasilitasi fleksibilitas waktu dan tempat belajar bagi mereka. Saat ini UM telah

siap dan telah memulai mengimplementasikan pembelajaran daring dengan diterapkannya

Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR) sejak 2018.

B. DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

5