Page 90 - E-Modul Penjajahan Jepang di Palembang_Neat
P. 90
K e b i j a k a n b i d a n g S o s i a l
Kebijakan bidang Sosial
Pada masa pendudukan Jepang, kedua kilang minyak
tersebut tidak berada di bawah wewenang Pemerintah Jepang
di Palembang, melainkan langsung dikelola oleh Pemerintah
Jepang di Syonanto (Singapura). Kerusakan berat yang
disengaja oleh pemilik perusahaan saat mereka mundur dari
wilayah ini menyebabkan penurunan tajam dalam produksi
minyak. Banyak kilang tidak dapat berfungsi secara optimal
akibat kerusakan parah yang sulit diperbaiki. Mengingat
peran penting industri minyak dalam mendukung Perang Asia
Timur Raya, Jepang membentuk sebuah organisasi tenaga
kerja bernama "Himpunan Tenaga Lasykar Minyak" (HTLM).
Organisasi ini mirip dengan Hokokai, yang bertugas
mengerahkan tenaga sukarela guna meningkatkan hasil
produksi minyak (Abdullah et al., 1984).
Pada April 1942, pemerintah Jepang mengirim sekitar
4.600 teknisi ke ladang minyak di wilayah bekas Hindia
Belanda, termasuk Plaju dan Sungai Gerong, untuk
memperbaiki kerusakan akibat aksi bumi hangus yang
dilakukan Belanda (Pham, 2019:25). Melalui siaran radio,
Jepang mengumumkan perekrutan tenaga kerja,
mengharuskan para mantan personel konstruksi artileri,
bengkel KNIL, serta pekerja kilang minyak untuk kembali
bekerja. Upaya memulihkan kilang minyak ini memakan waktu
sekitar setengah tahun sebelum akhirnya dapat beroperasi
kembali (Tanjung, 2015) dalam (Reza Pahlevi et al., 2022).
90
