Page 17 - My FlipBook

yang mengabaikan kemajuan dan substansi, bias pandangan dalam
memaknai kemajemukan, dan belum terciptanya relasi sosial yang
7
berkeadilan gender.

Pada bagian lain mengenai isu-isu strategis keummatan,
Muhammadiyah menyoroti tentang kemajemukan agama, yang dalam skala
tertentu seringkali dampak negatifnya mengemuka dan meningkatkan
ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Muhammadiyah
berpandangan bahwa kemajemukan agama adalah realitas obyektif dalam
kehidupan sosial keagamaan sebagai sunnatullah. Penolakan terhadap
kemajemukan agama berdampak sikap yang tidak toleran, menafikan
eksistensi pihak lain sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan umat dan
masyarakat. Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak
pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relatifisme.
Karena itu, umat Islam diajak untuk memahami kemajemukan agama dan
keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan ko-eksistensi
(hidup berdampingan secara damai) dengan tetap meyakini kebenaran
8
agamanya masing-masing.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah
mencermati berbagai permasalahan aktual di berbagai ranah kehidupan
sehingga perlu disampaikan beberapa isu strategis keummatan, kebangsaan
dan kemanusiaan. Diantaranya ialah : maraknya fenomena takfiri dan
stigmatisasi negatif seperti liberal, tuduhan sesat dan sejenisnya.
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid perlu membendungnya
dengan pendekatan dakwah yang terbuka, dialogis mencerahkan, serta
9
membangun tradisi keberagamaan yang moderat (wasathiyah).

Terkait persoalan Sunni-Syi’ah, jika tidak dibendung sedini mungkin,
kekerasan yang terjadi berpotensi meluas dan mengancam sendi-sendi
persatuan umat dan bangsa Indonesia. Konflik Sunni-Syi’ah merupakan

7 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Muktamar
Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar muhammadiyah ke-46) , No. 01/2010, hlm. 19
8 Ibid. Hlm. 237-238
9 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Muktamar
ke-47 di Makassar, No. 01/2015-2020, hlm. 113

5