Page 136 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

D. Prinsip dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Prinsip Penyelenggara Pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang
dikehendaki undang-undang dan mengikat penyelenggara pemilu untuk
menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Mengingat tugas
utama penyelenggara pemilu adalah memastikan konversi suara menjadi
kursi dilakukan secara kredibel, maka penyelenggara pemilu harus bekerja
berpedoman pada sistem nilai atau yang disebut dengan prinsip
penyelenggara pemilu. International IDEA merumuskan ada 7 prinsip
penyelenggara pemilu yang berlaku universal (Wall, et al. 2016) yaitu:

1. Independen: secara terminologi dimaknai sebagai suatu posisi atau
keadaan tidak terkait dengan pihak manapun. Dalam konteks pemilu istilah
independensi merujuk pada dua konsep yakni ‘independensi struktural’ dari
pemerintah (sebagaimana dimiliki oleh model penyelenggaraan
Independen) dan ‘independensi sikap’ yang diharapkan dimiliki oleh semua
LPP. Terlepas dari model penyelenggaraan apapun yang dipakai, di mana
LPP tidak bertekuk lutut terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta
pengaruh-pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan menjadi
keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen
dalam menyelenggarakan pemilu. Independen ditunjukan dari kemampuan
penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.

2. Imparsialitas: Terlepas dari model penyelenggaraan macam apa yang
dipakai dan sumber akuntabilitas apa yang dimiliki, lembaga penyelenggara
pemilu harus memperlakukan semua peserta pemilu secara merata, adil
dan setara, tanpa sedikitpun memberikan keuntungan kelompok-kelompok
tertentu. Kehadiran sikap imparsialitas dapat disebabkan oleh dua faktor:
kerangka hukum yang tersedia dan struktur kelembagaan penyelenggara
pemilu.

3. Integritas: Secara terminologi integritas dimaknai sebagai sifat, atau
keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.
Penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen
yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna
mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma
hukum yang berlaku

120 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU