Page 131 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

yang memenuhi syarat untuk memilih, menerima dan menetapkan Parpol
peserta pemilu dan calon peserta pemilu, melaksanakan pemungutan suara,
melaksanakan penghitungan suara dan melaksanakan rekapitulasi hasil
penghitungan suara serta penetapan calon terpilih (Wall, et al. 2016). Namun
LPP di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Di banyak negara, fungsi
manajemen dalam penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari pengaturan,
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, hingga evaluasi,
biasanya diemban oleh satu komisi penyelenggara pemilu. Namun di
Indonesia, fungsi pengawasan dan penegakan hukum dipegang oleh lembaga
atau badan yang berbeda. Selain memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Indonesia juga punya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Berdasarkan UU Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk
memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Keberadaan KPU,
Bawaslu dan DKPP juga mendasarkan pada salah satu pendapat mahkamah
dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUNDANG-
UNDANG-VIII/2010 tentang Pengujian Nomor 22 tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu. Pertimbangan tersebut berbunyi:

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan
jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD RI Tahun 1945 menentukan bahwa,
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan
umum” dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak merujuk kepada sebuah
nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum
tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi
termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 115