Page 126 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Jenderal, hirarki dan relasi KPU RI dengan KPU di daerah, relasi KPU dengan
Pemerintah dan DPR dan posisi serta relasi KPU dengan Lembaga
Penyelenggara Pemilu di luar negeri; kelima, bab ini juga membahas
tentang Bawaslu; keenam, hal ihwal tentang DKPP; dan ketujuh tentang
bagaimana relasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP.

B. Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP)

Konsepsi tentang LPP adalah sebuah badan yang bertugas dan berwenang
menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara
legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Sebuah LPP
adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan dan bertanggung
jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen
yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen
pelaksanaan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan
pemungutan suara ulang. Elemen-elemen yang termasuk esensial untuk
pelaksanaan pemilu diantaranya adalah menentukan siapa-siapa saja yang
memenuhi syarat untuk memilih, menerima dan menetapkan Parpol
peserta pemilu dan calon peserta pemilu, melaksanakan pemungutan
suara, melaksanakan penghitungan suara dan melaksanakan rekapitulasi
hasil penghitungan suara serta penetapan calon terpilih (Wall et. al. 2016).

Konsepsi tentang LPP diperjelas dalam Deklarasi 10 negara pada
pertemuan di Accra, Ghana di tahun 1993. Dalam pertemuan tersebut, para
peserta sepakat menetapkan lima kriteria mengenai LPP (Surbakti dan
Nugroho 2015), yakni:

1. Suatu agensi yang permanen, independen dan kredibel yang
berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang
bebas dan jujur;
2. Mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam
konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi
pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu,
prosedur pemilu dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu;
3. Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah
keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan
parlemen;

110 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU