Page 128 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

berkaitan dengan demokratisasi yang berhasil (Gazibo 2006). Lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mandiri tidak hanya memainkan
peranan penting dalam mengamankan pemilu yang bebas dan adil, namun
juga meningkatkan prospek konsolidasi demokrasi. Karena alasan inilah
International IDEA telah menyarankan bahwa model manajemen kepemiluan
yang mandiri adalah yang paling mungkin memastikan kemandirian lembaga
penyelenggara pemilu dalam putusan dan tindakan (International IDEA 2006).

Selain tiga model International IDEA di atas, Lopez-Pintor mengajukan lima
model penyelenggara pemilu dengan beberapa diantaranya memiliki
kesamaan dengan tiga model International IDEA sebelumnya. Pertama, model
Peradilan (Tribunal) yaitu suatu komisi pemilu yang diisi kalangan eksekutif
independen atau tribunal yang memiliki tanggung jawab penuh untuk
mengarahkan, mengawasi dan mengelola manajemen pemilu. Komisi pemilu
tribunal ini bertugas menyelenggarakan pemilu dan melekat di dalamnya
kewenangan peradilan (Judicial). Secara konstitusional komisi pemilu tribunal
ini dianggap sebagai ‘cabang ke empat’ kekuasan pemerintahan di samping
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Negara-negara yang menerapkan atau
pernah menggunakan model komisi pemilu tribunal adalah Cista Rika,
Nikaragua, Venezuela, Argentina, Uruguay (1974-1980) dan Chili (1973-1988).
Kedua, model Pemerintahan dengan Supervisi (Government under a
supervisory). Model ini memiliki kesamaan dengan model Campuran yang
disebut International IDEA. Model ini umumnya digunakan di negara-negara
Eropa Barat seperti di Austria, Jerman, Perancis, Italia, Norwegia, Belanda,
Spanyol, Jepang, Dominika, Israel, Maroko dan Turki. Ketiga, model
Pemerintahan (Government). Model ini sama dengan model Pemerintahan
yang disebut International IDEA. Model ini diterapkan di Libanon, Tunisia,
Belgia, Denmark, Finlandia, Luxemburg, Siprus dan Yordania. Pemilu Indonesia
era awal Orde Baru masuk dalam model ini dimana pemerintah dan jajaran
birokrasi memegang kendali utama sebagai penyelenggara pemilu yang
disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Lembaga Pemilihan Umum (LPU)
dari tingkat pusat dan daerah. Keempat, model Mandiri (Independent) sama
seperti model independen yang disebut International IDEA, model ini banyak
dianut negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia, Kanada, Bolivia,
Brasil, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Ekuador, Nicaragua, Panama dan
Meksiko. Kelima, model Desentralisasi. Dalam model ini, penyelenggaraan
pemilu dilimpahkan kepada penyelenggara pemilu nasional yang menjalankan
pemilu secara nasional dan penyelenggara pemilu lokal atau negara bagian

112 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU