Page 123 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian. Dengan demikian, kita
sepertinya masih memiliki tantangan dan hambatan yang sangat besar
dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut ke depan.

G. Penutup

Bab ini menjelaskan sistem pemilu di Pilpres, Pileg, dan Pilkada di Indonesia.
Secara umum, sistem Pilpres telah diatur di UUD 1945, misalnya sistem
pemilu, dapil, ambang batas pencalonan, dan penentuan calon terpilih.
Dalam porsi yang lebih terbatas, UUD 1945 juga mengatur sistem pileg
terkait dengan sistem Pileg, dan dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi.
Sedangkan konstitusi tidak mengatur secara detail sistem pilkada. Dengan
demikian, selain oleh Putusan MK, regulasi lebih lanjut tentang sistem
pemilu diatur di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sebagai contoh adalah
pengaturan dapil untuk Pileg DPRD Kabupaten/Kota, metode konversi suara
ke kursi di Pileg, sistem Pilkada, dan penentuan pemenang di Pilkada. Tema-
tema ini yang kemudian diatur lebih lanjut ke dalam PKPU dan peraturan
lembaga penyelenggara pemilu yang lain.

Dengan demikian, KPU sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis
untuk terlibat dalam proses penyusunan desain sistem pemilu di Indonesia.
Dalam konteks ini, para anggota KPU dituntut untuk memiliki pengetahuan
dan ketrampilan terkait dengan sistem pemilu beserta seluruh unsurnya.
Dalam menyusun desain sistem pemilu, ada baiknya kalau kita kemudian
mempertimbangkan saran Taagepera (1998), yaitu:

1. membuat regulasi pemilu yang sesederhana mungkin;
2. memanfaatkan pengalaman penyelenggaraan pemilu di negara-negara
lain;
3. ketika sudah dipilih, gunakan sistem pemilu selama setidaknya tiga kali
penyelenggaraan pemilu; dan
4. mempertimbangkan perubahan-perubahan yang bersifat inkremental.

BAB 3 – SISTEM PEMILU 107