Page 119 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 119

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak
                               di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

                               Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan
                     Waktu
                               secara nasional
                               KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan
                               suara


              F.  Sistem Pemilu dan Konsekuensinya


                 Sistem  pemilu  memberikan  pengaruh  terhadap  berbagai  sistem  yang
                 lainnya,  terutama  sistem  kepartaian  dan  sistem  pemerintahan.  Namun
                 demikian,  sistem  pemilu  bukan  menjadi  satu-satunya  faktor  dalam
                 mempengaruhi  sistem-sistem  yang  lain.  Masih  banyak  faktor  lain  juga
                 berkontribusi,  misalnya  perilaku  memilih  dan  kondisi  ekonomi-sosial-
                 budaya. Benoit (2007) mengatakan bahwa pilihan terhadap desain sebuah
                 sistem  pemilu  sangat  terkait  dengan  aktor  dan  konteks  yang
                 melatarbelakanginya.  Untuk  aktor,  terdapat  banyak  aktor  yang  sangat
                 mempengaruhi  desain  sistem  pemilu,  yaitu  Parpol,  aktor  di  luar  Parpol,
                 aktor eksternal, ahli non-politik, dan masyarakat. Sedangkan untuk konteks,
                 terdapat beberapa  konteks  yang  sangat mempengaruhi pilihan  terhadap
                 sebuah sistem pemilu tertentu, yaitu faktor ekonomi dan faktor perubahan
                 (modernisasi).  Selain dua  faktor  tersebut,  terdapat dua  faktor  lain,  yaitu
                 motivasi dari elit pembuat kebijakan (pemburu kekuasaan, kebijakan atau
                 suara)  dan  tujuan  dari  pilihan  atas  satu  sistem  tertentu  (keterwakilan,
                 governability, atau perimbangan dari keduanya, memaksimalkan legitimasi
                 dan  keadilan,  serta  motivasi  yang  lainnya).  Selain  itu,  pemilihan  sistem
                 pemilu  di  sebuah  negara  sebenarnya  sangat  terkait  dengan  tujuan  yang
                 ingin dicapai oleh negara tersebut. Dengan kata lain, desain sistem pemilu
                 sebenarnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam
                 konteks ini, maka kita mengenal istilah perekayasaan kepemiluan (electoral
                 engineering).

                 Salah  satu  teori  yang  populer  adalah  Hukum  Duverger  dan  Hipothesis
                 Duverger  (1959).  Hukum  Duverger  berbunyi  bahwa  sistem  pemilu
                 mayoritas/pluralitas cenderung menghasilkan sistem kepartaian sederhana
                 (sistem  dua  partai).  Sedangkan  Hipothesis  Duverger  mengatakan  bahwa
                 sistem  pemilu  perwakilan  berimbang  dan  sistem  campuran  cenderung

                                                                   BAB 3 – SISTEM PEMILU   103
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124