Page 114 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur
Waktu atau hari yang diliburkan secara nasional
KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu
pemungutan suara

4. Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sistem pilkada diatur di dalam UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK), regulasi pilkada adalah bagian dari rejim pemerintahan daerah (bukan
rejim pemilu) sehingga regulasi tersebut tidak menjadi bagian yang diatur
di dalam UU Pemilu.

Konstitusi menyatakan bahwa: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing kepala pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan kota dipilih
39
secara demokratis. Selain itu, undang-undang juga menyebutkan bahwa
pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara
40
serentak di seluruh wilayah NKRI. Hal ini yang kemudian menjadi dasar
bagi penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat.

Tidak ada pengaturan yang eksplisit di dalam regulasi terkait dengan dapil
untuk pilkada. Namun demikian, jika dikaitkan status gubernur sebagai
kepala daerah di tingkatan pemerintahan Provinsi, maka daerah pemilihan
gubernur adalah di tingkatan Provinsi yang bersangkutan. Demikian juga
dengan bupati dan walikota, dimana daerah pemilihan bupati adalah di
kabupaten yang bersangkutan dan daerah pemilihan walikota adalah di
kota yang bersangkutan.

41
Syarat pencalonan untuk pilkada diatur di dalam UU Pilkada. Beberapa
diantaranya adalah bahwa setiap warga negara berhak memiliki
kesempatan yang sama sebagai calon (tidak harus putra daerah dan tidak
harus memiliki KTP di wilayah yang bersangkutan), pembatasan periode
jabatan di jabatan yang sama selama maksimal dua periode berturut-turut,

39 Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.
40 Pasal 3 UU Pilkada.
41 Pasal 7 UU Pilkada.
98 BAB 3 – SISTEM PEMILU