Page 111 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut,
dimana di setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang
perempuan bakal calon
Partisipasi masyarakat dalam proses dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke
Daftar Calon Tetap (DCT)
Metode
pemberian Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar Parpol, dan/atau
suara nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Penentuan perolehan jumlah kursi untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara
sah dari setiap parpol peserta pemilu di dapil yang bersangkutan
Penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta pemilu di suatu dapil
dilakukan dengan membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan
Penentuan
bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7,
paslon
dan seterusnya
terpilih
Hasil pembagian tersebut diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
Penentuan calon terpilih didasarkan pada nilai terbanyak pertama
mendapatkan kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua,
nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah
kursi di dapil habis terbagi

Ambang DPR 4 persen
batas DPRD Provinsi 0 persen
parlemen DPRD Kabupaten/Kota 0 persen

Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
Waktu yang diliburkan secara nasional
KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan
suara

3. Sistem Pemilu DPD

Untuk Pemilu DPD, konstitusi menyebutkan bahwa: Anggota Dewan
30
Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.
Sedangkan UU menyebutkan secara eksplisit bahwa: Pemilu untuk memilih
31
Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

30 Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.
31 Pasal 168 Ayat 3 UU Pemilu.
BAB 3 – SISTEM PEMILU 95