Page 106 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 106
Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 22
Dengan kata lain, sistem pemilu legislatif adalah sistem perwakilan
berimbang daftar terbuka.
Dapil untuk Pileg DPR RI dan DPRD Provinsi sudah ditetapkan di dalam
lampiran UU Pemilu. Dengan demikian, perumusan dapil untuk DPR RI dan
DPRD Provinsi dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Namun demikian,
regulasi secara umum mengatur dapil untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah:
- Untuk DPR:
o dapilnya adalah Provinsi atau bagian dari Provinsi;
o jumlah kursinya adalah 575; dan
o jumlah kursi yang disediakan di setiap dapil adalah 3-10 kursi.
- Untuk DPRD Provinsi:
o Dapilnya adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota;
o jumlah kursi untuk DPRD Provinsi adalah 35-120 kursi;
o jumlah kursi DPRD di setiap Provinsi didasarkan pada jumlah
penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan dari mulai
yang terkecil (yaitu Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan
1 juta orang memperoleh alokasi 35 kursi) sampai dengan yang
terbesar (yaitu Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta
orang memperoleh alokasi 120 kursi);
o jumlah kursi yang disediakan di setiap dapil adalah 3-12 kursi.
- Untuk DPRD Kabupaten/Kota:
o dapilnya adalah kecamatan atau gabungan kecamatan;
o jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah 20-55 kursi;
o jumlah kursi DPRD di setiap Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah
penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan dari
mulai yang terkecil (yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
sampai dengan 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi) sampai
dengan yang terbesar (yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah
penduduk lebih dari 3 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi); dan
o jumlah kursi yang disediakan di setiap dapil adalah 3-12 kursi.
22 Pasal 168 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
90 BAB 3 – SISTEM PEMILU
