Page 108 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 108
Terkait dengan pencalonan, undang-undang juga mengatur mekanisme
24
pendaftaran Parpol sebagai peserta pemilu dan mekanisme pencalonan di
25
internal Parpol. Beberapa diantaranya adalah, pertama, bahwa peserta
pemilu adalah Parpol. Hal ini juga disebutkan secara eksplisit di dalam
konstitusi. 26 Dalam rangka memperluas penyebaran infomasi terkait
dengan Parpol peserta pemilu, KPU memanfaatkan sistem aplikasi berbasis
teknologi informasi yang diberi nama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
yang memuat informasi terkait dengan SK kepengurusan Parpol peserta
Pemilu 2019, Rekapitulasi Parpol, Parpol dengan dokumen lengkap dan
tidak lengkap, dan Parpol pasca putusan Bawaslu, sebaran pengurus, jumlah
kepengurusan dan kantor, serta jumlah keanggotaan. Sebagaimana telah
dibahas di Bab 3 sebelumnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi, KPU telah menyediakan informasi tentang Parpol peserta
Pemilu 2019 melalui laman resmi: https://infopemilu.kpu.go.id.
Kedua, Parpol peserta pemilu adalah mereka yang lolos verifikasi oleh KPU.
Ketiga, berbagai aturan persyaratan bagi para bakal calon. Keempat,
pencalonan di internal Parpol peserta pemilu diselenggarakan dengan
mekanisme demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART, dan/atau
peraturan internal serta melarang praktek-praktek politik uang. Kelima,
daftar bakal calon memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada
setiap dapil yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30
persen. Keenam, nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan
nomor urut, dimana di setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit
satu orang perempuan bakal calon. Ketujuh, terdapat mekanisme yang
bernuansa partisipatif dalam proses dari daftar calon sementara (DCS) ke
daftar calon tetap (DCT). Kedelapan, di Pemilu 2019, meneruskan apa yang
telah dilaksanakan oleh KPU di periode sebelumnya, KPU juga
menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk
menunjang kelancaran di dalam tahapan pencalonan yang diberi nama
Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang berisi informasi mulai dari tahap
pengajuan, penelitian, Daftar Calon Sementara (DCS), perubahan DCS, DCT,
dan Perubahan DCT.
24 Pasal 172-Pasal 180 UU Pemilu.
25 Pasal 240-Pasal 257 UU Pemilu.
26 Pasal 22E Ayat 4 UUD 1945.
92 BAB 3 – SISTEM PEMILU
