Page 107 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 107
Di Pemilu 2019, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan
infomasi, KPU telah mempublikasikan informasi berbasis dapil (Sistem
Daerah Pemilihan atau SIDAPIL) yang dapat diakses melalui laman resmi
KPU, yaitu https://infopemilu.kpu.go.id. Melalui laman resmi ini, publik
dapat melihat informasi yang berbasis pada dapil, yaitu alokasi kursi, daftar
pemilih, data calon, dan profil badan penyelenggara.
Dalam hal pengaturan dapil, UU Pemilu menyatakan bahwa penyusunan
23
dapil untuk pileg memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:
a. kesetaraan nilai suara, yaitu upaya untuk meningkatkan nilai suara
(harga kursi) yang setara antara satu dapil dan dapil lainnya dengan
prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;
b. ketaatan pada sistem pemilu proporsional, yaitu ketaatan dalam
pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar
persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Parpol setara mungkin
dengan persentase suara sah yang diperoleh;
c. proporsionalitas, yaitu kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi
antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil;
d. integralitas wilayah, yaitu memperhatikan beberapa Provinsi, beberapa
Kabupaten/Kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu dapil untuk
daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan
keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis,
sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi;
e. berada dalam cakupan wilayah yang sama, yaitu penyusunan dapil
anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau
bagian Kabupaten/Kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu
dapil anggota DPR;
f. kohesivitas, yaitu penyusunan dapil memperhatikan sejarah, kondisi
sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas; dan
g. kesinambungan, yaitu penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil
yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi
kursi pada dapil tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap
dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
23 Pasal 185 UU Pemilu.
BAB 3 – SISTEM PEMILU 91
