Page 109 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sedangkan untuk penentuan calon terpilih, undang-undang mengatur
penetapan perolehan kursi. 27 Beberapa diantaranya adalah, pertama,
penentuan perolehan jumlah kursi untuk anggota DPR didasarkan atas hasil
penghitungan seluruh suara sah dari setiap Parpol peserta pemilu di dapil
yang bersangkutan. Kedua, penetapan perolehan jumlah kursi tiap Parpol
peserta pemilu di suatu dapil dilakukan dengan membagi suara sah setiap
Parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara
berurutan oleh bilangan ganjil berikutnya. Ketiga, hasil pembagian tersebut
diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak, dimana nilai terbanyak
pertama mendapat kursi pertama dan seterusnya sampai jumlah kursi di
dapil tersebut habis terbagi. Keempat, penentuan calon terpilih didasarkan
pada perolehan kursi Parpol peserta pemilu di suatu dapil berdasarkan
suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon di satu dapil yang
tercantum di surat suara. Dengan demikian, secara implisit, metode
konversi suara ke kursi yang digunakan di UU Pemilu adalah Metode Sainte-
Laguë.

Terkait dengan metode pemberian suara, undang-undang menyatakan
bahwa “pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos
satu kali pada nomor atau tanda gambar Parpol, dan/atau nama calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 28 Sebagai
tambahan informasi, di Pemilu 2019 terdapat 12 kabupaten di Papua
(Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai,
Deiyai, Lanny Jaya, Yakuhimo, Mamberamo Tengah, Intan jaya, dan Dogiyai)
yang menggunakan sistem noken dan 5 kabupaten di Papua (Kabupaten
Yahukimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Tolikara) yang
menggunakan kombinasi antara sistem noken dan mencoblos.

Sedangkan untuk pengaturan waktu, undang-undang mengatur tentang
29
penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Pengaturan itu adalah bahwa pemilu
dilaksanakan lima tahun sekali, pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, dan KPU
mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara.
Dengan mendasarkan pada regulasi ini, pemilu legislatif di tahun 2019
diselenggarakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan pilpres.

27 Pasal 418-420 UU Pemilu.
28 Pasal 353 Ayat 1 Huruf b UU Pemilu.
29 Pasal 167 UU Pemilu.
BAB 3 – SISTEM PEMILU 93