Page 112 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 112
Selain itu, UU Pemilu juga menyebutkan bahwa: Daerah pemilihan untuk
32
Anggota DPD adalah Provinsi. Selain itu, undang-undang juga mengatur
33
bahwa jumlah kursi untuk setiap dapil (Provinsi) adalah empat.
Untuk pencalonan, terdapat beberapa poin pengaturan penting. Pertama,
34
peserta pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah perseroangan. Hal ini
35
juga disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Kedua, calon peserta
pemilu mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang
bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit (di
bawah 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000
pemilih) sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak (di atas 15
juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih).
Ketiga, dukungan tersebut tersebar di paling sedikit 50 persen dari jumlah
Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. Keempat, dukungan
tersebut dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan
atau cap jempol tangan dilengkapi dengan fotokopi KTP untuk setiap
pendukung. Kelima, seorang pendukung tidak diperbolehkan untuk
memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Anggota DPD.
Sedangkan untuk penentuan calon terpilih, undang-undang mengatur
36
mekanisme penetapan calon terpilih. Pertama, penetapan calon terpilih
didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama,
kedua, ketiga, dan keempat di Provinsi yang bersangkutan. Kedua, dalam hal
perolehan suara terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon
yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon.
Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan di dalam
regulasi, sistem pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah sistem SNTV.
Terkait dengan metode pemberian suara, undang-undang menyatakan
bahwa: pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos
37
satu kali pada nomor, nama atau foto calon untuk Pemilu Anggota DPD.
32 Pasal 197 UU Pemilu.
33 Pasal 196 UU Pemilu.
34 Pasal 181 UU Pemilu.
35 Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945.
36 Pasal 423 UU Pemilu.
37 Pasal 353 Ayat 1 Huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
96 BAB 3 – SISTEM PEMILU
