Page 117 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 117
Sebagai tambahan informasi, Pilkada DKI memiliki sistem pemilu yang
berbeda, dimana regulasi menyatakan bahwa: Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen
ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubenur dan Dalam hal tidak ada
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara
terbanyak, maka diadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
putaran kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon yang memperoleh suara
49
terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Dengan demikian,
sama dengan sistem Pilpres, sistem Pilkada di DKI menggunakan sistem dua
putaran dengan varian sistem mayoritas mutlak (majority run-off).
Sedangkan untuk waktu penyelenggaraan, UU menyebutkan bahwa:
Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di
50
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sejauh ini,
telah dilaksanakan 3 kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
serentak di tahun 2015, 2017, dan 2018. Selanjutnya, PKPU menyebutkan
bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang
51
diliburkan.
Tabel 3.12. Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memperoleh suara
terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih
- Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon
yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata
penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota untuk pemilihan
Sistem Pemilu
gubernur/wakil gubernur dan di seluruh kecamatan untuk pemilihan
bupati/wakil bupati dan pemilihan walikota/wakil walikota ditetapkan
sebagai pasangan calon terpilih
- Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari
50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
Daerah
Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
Pemilihan
Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota
49 Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pilkada.
50 Pasal 3 UU Pilkada.
51 Pasal 3 Ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gu-
bernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
BAB 3 – SISTEM PEMILU 101
