Page 116 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 116
(Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung
45
paling sedikit 6,5 persen).
Sebagai informasi, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, maka terdapat beberapa syarat tambahan bagi calon
Gubernur Aceh, yaitu yang bersangkutan adalah orang Aceh dan
menjalankan syariat agamanya (dibuktikan dengan kemampuan dapat
membaca Alquran). Sedangkan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, salah satu syarat bagi calon gubernur
di Papua adalah bahwa yang bersangkutan adalah orang asli Papua.
Sedangkan untuk metode pemberian suara, regulasi menyebutkan bahwa
pemilih memberikan tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah
46
satu pasangan calon dalam surat suara. Selanjutnya, undang-undang juga
mengatur bahwa: Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara
elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual/elektronik.
Dengan demikian, regulasi memberikan ruang bagi mekanisme pemberian
suara dengan sistem elektronik. 47 Sebagai tambahan informasi,
berdasarkan Keputusan MK No. 47/81/PHPU.A/VII/2009, maka beberapa
wilayah di Provinsi Papua menggunakan sistem noken (Pasaribu, 2016).
Untuk penentuan pemenang, regulasi mengatur bahwa Pasangan Calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak
48
ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam hal terdapat jumlah
perolehan suara yang sama, maka pasangan calon yang memperoleh
dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan di seluruh
kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan pemilihan
Walikota/Wakil Walikota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. UU ini
juga mempertegas bahwa pasangan calon kepala daerah yang memperoleh
suara lebih dari 50 persen dinyatakan sebagai pasangan calon kepala daerah
terpilih. Dengan demikian, sistem pilkada di Indonesia saat ini
menggunakan sistem FPTP atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan
sistem suara terbanyak.
45 Pasal 41 Ayat (2) UU Pilkada.
46 Pasal 94 UU Pilkada.
47 Pasal 98 Ayat (3) UU Pilkada.
48 Pasal 107 dan Pasal 109 UU Pilkada.
100 BAB 3 – SISTEM PEMILU
