Page 115 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

berhenti dari jabatannya bagi mereka yang mencalonkan diri di daerah lain
sejak ditetapkan sebagai calon, dan mengundurkan diri sebagai anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PNS serta Kepala Desa
atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

Lebih jauh, undang-undang juga mengatur bahwa peserta pilkada adalah
pasangan calon gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan
wakilnya, serta pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah
42
orang. Di bagian lain, undang-undang juga mengatur bahwa Parpol atau
gabungan Parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki 20
persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan
43
suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan.

Untuk calon gubernur yang berasal dari perseorangan, regulasi
menyebutkan bahwa yang bersangkutan harus memenuhi syarat dukungan
jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar
pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di
daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Provinsi dengan
jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Provinsi
dengan penduduk sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10
persen) sampai pada Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada
daftar pemilih yang terbesar (Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta
jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen) yang tersebar di lebih dari 50
44
persen jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. Di bagian
lain, undang-undang juga menyebutkan bahwa Calon Bupati/Wakil Bupati
dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan harus memenuhi syarat
dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam
daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir
di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Kabupaten/Kota
dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil
(Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai 250 ribu jiwa harus didukung
paling sedikit 10 persen) sampai pada Kabupaten/Kota dengan jumlah
penduduk yang termuat pada daftar pemilih yang terbesar

42 Pasal 39 UU Pilkada.
43 Pasal 40 UU Pilkada.
44 Pasal 41 Ayat (1) UU Pilkada.

BAB 3 – SISTEM PEMILU 99