Page 122 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sedangkan terkait dengan waktu, Keech (1980) menjelaskan relasi antara
waktu pelaksanaan pemilu dan kebijakan ekonomi yang berlaku saat itu.
Keech sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang memandang pemilu
sebagai instrumen yang positif untuk mengontrol perilaku politisi
cenderung memilih pelaksanaan pemilu yang berkala (teratur). Sebaliknya,
mereka yang memandang pemilu sebagai hantu yang dibutuhkan
cenderung memilih pelaksanaan pemilu yang tidak berkala (perlunya
pemilu antar waktu).

Masih terkait dengan dimensi waktu, beberapa studi menunjukkan bahwa
Hari-H pemungutan suara berpengaruh secara tidak langsung pada hasil
pemilu. Sebagai contoh, jika pemilu legislatif nasional diselenggarakan
bersamaan waktunya dengan pemilu legislatif daerah, maka perolehan
suara dan kursi pemilu di tingkat nasional DPR cenderung sama dengan
perolehan suara dan kursi pemilu di tingkat daerah. Contoh yang lain, jika
pemilu eksekutif dibarengkan dengan pemilu legislatif, maka keterpilihan
pejabat eksekutif cenderung akan mempengaruhi keterpilihan pejabat
legislatif. Dengan kata lain, jika calon presiden/wakil presiden atau kepala
daerah/wakil kepala daerah menang dalam pilpres atau pilkada, maka
Parpol-Parpol pendukung dari pasangan calon tersebut cenderung akan
mendapat banyak dukungan di pemilu legislatif. Inilah yang disebut dengan
efek ekor jas (coattail effect). Namun demikian, efek ekor jas ini tidak
sepenuhnya bekerja dalam konteks penyelenggaraan pemilu serentak
antara pilpres dan pileg di Pemilu 2019. Faktor perilaku pemilih ternyata
juga sangat mempengaruhi hasil dari pemilu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu serentak, MK sebenarnya telah
melakukan perekayasaan kepemiluan. 52 Dari sisi waktu, putusan MK
mendesain penyelenggaraan pemilu serentak bahwa pelaksanaan pilpres
akan bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pemilu legislatif. Hal
ini dimaksudkan untuk setidaknya tiga tujuan, yaitu mendorong
terbentuknya pemerintahan presidensial yang efektif, koalisi yang bersifat
strategis atau ideologis, dan relasi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
yang solid. Salah satu hal strategis yang sebenarnya ingin disasar adalah
penyederhanaan sistem kepartaian sebagai prakondisi menuju ketiga
tujuan tersebut. Namun, hasil Pemilu 2019 ternyata tidak menunjukkan

52 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

106 BAB 3 – SISTEM PEMILU