Page 125 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

BAB 4

KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU

Benget Manahan Silitonga dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah

A. Pengantar

Pemilu demokratis memiliki banyak dimensi. Sebagai sarana kedaulatan
rakyat, Pemilu diselenggarakan dengan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil, atau free and fair election seperti telah disinggung di
bab 2. Sebagai mekanisme yang memfasilitasi kompetisi “perebutan
kekuasaan” yang keras antar Parpol, Pasangan Calon Presiden dan Calon
Anggota Legislatif, penyelenggaraan Pemilu harus mampu mengelola
kegiatan kepemiluan dengan baik dan terhindar dari konflik kekerasan dan
mal-administrasi. Sebagai kegiatan sosial politik kolosal yang menggunakan
anggaran besar, penyelenggaraan pemilu harus mampu menunjukkan
bahwa setiap aktivitas kepemiluannya secara akuntabel dan bebas dari
praktik manipulasi dan korupsi yang dapat menciderai kepercayaan publik.
Sebagai sebuah kegiatan politik yang terukur dan memiliki limitasi waktu
yang ketat, penyelenggaraan pemilu harus dikelola secara komprehensif
untuk menghindari resiko keterlambatan yang berdampak pada
kekosongan kekuasaan dan kekacauan politik.

Untuk memastikan pemilu demokratis dapat berlangsung sebagaimana
mestinya, hal yang penting adalah menyangkut ketersediaan Lembaga
Penyelenggara Pemilu, disingkat LPP atau dikenal dengan Electoral
Management Body (EMB). LPP ini dapat bekerja dengan baik, apabila ia
memiliki kemandirian yang ditopang oleh mandat konstitusional yang jelas
dan didukung oleh kepercayaan publik yang kuat.

Bab ini akan menjelaskan sejumlah hal tentang LPP di Indonesia yaitu:
pertama, konsepsi dan variasi desain dari LPP; kedua, prinsip-prinsip dan
kode etik penyelenggara pemilu; ketiga, keunikan dan dinamika
transformasi LPP di Indonesia; keempat, organisasi KPU berupa struktur,
pengambilan keputusan, tugas, wewenang, kewajiban, Sekretariat

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 109