Page 129 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

seperti di Australia dengan kewenangan independen di tingkat lokal untuk
menyelenggarakan pemilu sekaligus menjalankan fungsi peradilan bagi kasus-
kasus pelanggaran pemilu. Model ini juga diterapkan di Inggris, Amerika
Serikat, Irlandia, Swedia dan Swiss (Lopez-Pintor 2000).

Faktanya LPP tidaklah berbentuk tunggal. Ada banyak variasi desain organisasi
LPP di seluruh dunia. Untuk memetakan perbedaan dari variasi LPP tersebut
biasanya dapat dilihat dari 7 dimensi. Pertama, Sentralisasi yakni apakah
manajemen pemilu dilaksanakan oleh satu penyelenggara pemilu tingkat
nasional yang bersifat tunggal atau apakah manajemen pemilu dilaksanakan
oleh banyak lembaga penyelenggara di wilayah administratif nasional
(misalnya LPP di tingkat federal dan negara bagian; atau LPP tingkat nasional
dan kota). Kedua, Independensi yakni apakah lembaga penyelenggara pemilu
benar-benar independen atau mandiri dari pemerintah dan hal itu diatur jelas
dan kuat dalam kerangka hukum pemilu yang berlaku. Dimensi Independensi
tersebut mencakup kelembagaan, fungsi dan personil.

Ketiga, Kapasitas yakni sejauh mana LPP stabil dan berkelanjutan, memiliki
sumber daya yang cukup dan memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan
pemilihan. Ini merujuk tidak hanya pada apakah LPP bersifat permanen atau
sementara, tetapi juga terkait ketersediaan sumber daya yang cukup untuk
LPP. Keempat, Lingkup Pembagian Tugas, yakni sejauhmana LPP mampu
memastikan ruang lingkup tugasnya dengan jelas sehingga dia tidak melakukan
semua hal melampaui batas kemampuannya. Misalnya LPP memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam hal pengorganisasian pemungutan suara namun juga
diberi tugas untuk menyelesaikan adjudikasi pemilu. Bagaimanapun Pemilu
memiliki banyak aspek yang juga dikerjakan oleh pihak lain. LPP harus mampu
fokus menjalankan fungsi yang menjadi mandatnya dan membangun relasi dan
komunikasi dengan pihak lain yang fungsinya juga terkait dengan kepemiluan.

Kelima, Hubungan dengan Aktor Eksternal yakni bagaimana LPP membangun
hubungan dengan aktor yang tidak secara langsung bertanggung jawab untuk
manajemen pemilihan, tetapi yang memiliki kepentingan dalam proses
pemilihan. Mereka adalah peserta pemilu, stakeholder nasional dan
internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan manajemen pemilu.
Kwalitas hubungan dengan aktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja LPP
dalam beberapa cara. Interaksi dengan pemangku kepentingan domestik dan
organisasi internasional dapat memberikan umpan balik pada kinerja LPP,

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 113