Page 133 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 133
Perubahan politik nasional juga berdampak pada disahkannya Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota
DPR. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tersebut,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang pemilihan Anggota DPR
menjadi tidak berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953
Pemilu 1955 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diangkat
dan diberhentikan Presiden (Surbakti dan Nugroho, 2015).
Pemilu di masa Orde Baru (1971-1997) yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1969 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU)
yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Bentuk kelembagaannya tentu
berada dalam struktur pemerintahan yakni di bawah Kementerian Dalam
Negeri. Di bawah LPU ada struktur dan organ PPI (Panitia Pemilihan Indonesia)
yang bersifat ad hoc di tingkat pusat dan PPD (Panitia Pemilihan Daerah) di
tingkat daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah. Anggota panitia
pemilihan, baik di pusat ataupun daerah, ditunjuk dan dapat diberhentikan
oleh kepala pemerintahan (Presiden, Gubernur, ataupun Bupati/Walikota).
Pada pemilu 1982, Panitia Pengawas Pelaksananaan (Panwaslak) Pemilu
pertama kalinya lahir dan melekat pada LPU.
Pada Pemilu pertama pasca reformasi yakni Pemilu 1999, LPP di Indonesia
bertransformasi menjadi model Campuran. Undang-Undang Nomor 3 tahun
1999 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri dari atas unsur Parpol-
Parpol peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab
kepada Presiden. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
yang terdiri atas Unsur-Unsur Parpol Peserta Pemilu dan Pemerintah. Masing-
masing Parpol mengutus seorang wakil dan pemerintah mengirimkan
sebanyak 5 (lima) orang. Oleh karena Parpol saat itu berjumlah 48 (empat
puluh delapan) dan ditambah dengan perwakilan dari Pemerintah, maka
jumlah Anggota KPU secara keseluruhan adalah 53 (lima puluh tiga) orang. KPU
kemudian membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut
PPI sebagai Pelaksana KPU dalam pemilihan umum. PPI kemudian membentuk
PPD I (Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I). PPD I membentuk PPD II. PPD juga
terdiri dari unsur Pemerintah dan Parpol peserta pemilu sesuai dengan
BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 117
