Page 134 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

1
tingkatan. PPD II kemudian membentuk PPK, PPS dan KPPS di TPS. Selain
mengamanatkan pembentukan KPU, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
juga mengamanatkan pembentukan Panitia Pengawas dari tingkat Pusat
hingga Kecamatan.

Pemilu 2004, yang menjadi Pemilu pertama pasca amandemen Undang-
Undang Dasar 1945, menjadi babak baru LPP di Indonesia. Merujuk Undang-
Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU di
Indonesia bertransformasi menjadi model Mandiri. Calon Anggota KPU,
setelah melalui proses seleksi terbuka, diusulkan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Demikian pula Calon Anggota KPU Provinsi, setelah melalui
penjaringan yang dilakukan Tim seleksi yang dibentuk bersama KPU dan
Gubernur, diusulkan oleh Gubernur untuk mendapat persetujuan dari KPU.
Sementara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, setelah melewati penjaringan
yang dilakukan Tim Seleksi yang dibentuk bersama KPU Provinsi dan
Bupati/Walikota, diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan
KPU Provinsi. Selain itu, terdapat pula Panitia Pengawas Pemilu dari tingkat
pusat hingga kecamatan dan Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc
untuk memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik, yang unsur
keanggotaannya berasal dari internal KPU.

Dalam pemilu 2009, LPP semakin mandiri. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, rekrutmen KPU di tiap
tingkatan dilakukan secara terbuka. Demikian juga dengan lembaga
pengawasan, Panitia Pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat ad hoc
bertransformasi menjadi permanen di tingkat pusat dengan nama Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu). Unsur Dewan Kehormatan KPU bukan hanya
berasal dari internal, tapi juga dari eksternal KPU.

Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, LPP yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semakin ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara ringkas, transformasi lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia dapat
dilihat dalam gambar 4.3. berikut:

1 Pasal 8 s.d pasal 23 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
118 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU