Page 231 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

KPU yang diberi mandat oleh Undang Undang Dasar 1945 untuk
menyelenggarakan pemilu penting menjaga integritas proses dan hasil
pemilu. KPU memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan hasil pemilu
sesuai dengan kehendak rakyat yang genuine, asli dan kredibel. Untuk
itulah, KPU menata akses informasi publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Penataan akses informasi publik terhadap hasil pemilu diwujudkan dengan
membuat aplikasi sistem informasi penghitungan suara (situng). Aplikasi ini
digunakan KPU memproses hasil pemilu di setiap jenjang untuk kepentingan
dokumentasi dan publikasi hasil pemilu kepada publik. Untuk mengetahui
gambaran hasil pemilu secara Nasional, publik tidak perlu menungggu
selesainya rekapitulasi secara berjenjang yang memakan waktu satu bulan.
Situng menyediakan empat jenis informasi hasil pemilu, yaitu; hasil
penghitungan dan rincian perolehan suara di setiap tempat pemungutan
suara (TPS); hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; hasil rekapitulasi
suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan hasil rekapitulasi suara di tingkat
Provinsi.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung
tombak untuk menghasilkan akurasi dan kecepatan informasi hasil pemilu
yang akan diproses lewat aplikasi situng. Untuk itu sejak awal KPU
memberikan perhatian besar kepada Anggota KPPS dalam bentuk
bimbingan teknis (bimtek). KPPS dituntut untuk memahami formulir C1 dan
lampirannya, yakni memahami jenis, peruntukan dan tata cara
pengisiannya. Dengan begitu pengisian form C1 dan lampirannya dapat
diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat.

Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS segera
mengirimkan salinan formulir C1 dan lampirannya ke KPU Kabupaten/Kota
melalui PPS dan PPK. Setelah menerima formulir model C1 dan
lampirannya, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian dan pemasukan
data Salinan C1, selanjutnya mengirimkannya ke server KPU RI untuk
diumumkan di laman resmi KPU.

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 215