Page 226 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Laporan Dana Kampanye

Peserta pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan dana
kampanye yang digunakan secara rinci. Tujuan pelaporan dana kampanye
ini tentu untuk meminta pertanggung jawaban kepada publik atas
dukungan yang diperolehnya dalam menggerakan tim dan organ partainya
untuk meraih simpati pemilih. Aspek transparansi dan akuntabilitas
merupakan prinsip mendasar yang ingin dituangkan dalam laporan dana
kampanye tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Sukmajati dan Perdana
(2018), laporan pembiayaan kampanye terbagi dalam tiga hal yakni:
penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran. Dimana ketiga poin tersebut
sebenarnya telah dikembangkan menjadi: pertama, pelaporan dana awal
kampanye (sumbangan awal) dalam bentuk Laporan Awal Dana Kampanye
(LADK); kedua, pelaporan dalam pengelolaan anggaran dan dana yang
digunakan selama masa tengah kampanye dalam bentuk Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan terakhir pelaporan
akhir dana kampanye yang bersifat final dalam menjelaskan jumlah
pendapatan dan pengeluaran dari peserta pemilu secara detail dalam
bentuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Oleh karena itu, KPU telah meminta peserta pemilu melaporkan secara jelas
nomor rekening yang digunakan, detail sumber pendapatan dan
penggunaan anggaran yang telah disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku. Kepatuhan pelaporan ini menjadi hal penting dilakukan dalam
tahapan itu. Setelahnya, KPU akan meminta Kantor Akuntan Publik (KAP)
independen yang ditunjuk KPU melakukan verifikasi data pelaporan dari
KPU untuk dilihat lebih jauh tentang kesamaan dan perbedaan dari laporan
yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu, peran KPU dalam mengawal
pelaporan dana kampanye menjadi penting demi memastikan bahwa setiap
peserta pemilu dapat menyampaikan kewajiban dalam pelaporan tersebut
dengan baik.

210 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU