Page 222 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 222
Ketiga, penetapan pencalonan pun juga menjadi penting diperhatikan
manakala ada keputusan menerima atau menolak pencalonan yang dapat
berimplikasi terhadap dukungan politik yang dipersiapkan oleh peserta
pemilu. Keempat, sengketa hasil penetapan pencalonan yang
memungkinkan KPU untuk merubah keputusan yang dibuat setelah
mendapat koreksi dan masukan dari Bawaslu.
Di samping keempat aspek yang dapat menjadi perhatian para
penyelenggara, hal yang juga krusial adalah menyangkut pencalonan
independen untuk Pilkada dan Pemilu DPD, dimana ada kebutuhan aktifitas
verifikasi yang rumit terhadap para pemilih yang telah menyatakan
dukungan politiknya. Untuk itu, dalam kegiatan pencalonan ini prinsip
kemandirian menjadi perlu dijaga dengan hati-hati karena tindakan yang
kurang berkenan dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dapat
menjadi bukti dalam pengajuan sengketa proses pencalonan
Gambar 5.4. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD
Pemilu 2019
Sumber: KPU RI
206 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU
