Page 217 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 217

Pendaftaran  Pemilih  (Pantarlih).  Sebagai  ujung  tombak  dalam
                 pemutakhiran  data  pemilih,  Pantarlih  melakukan  pencocokan  dan
                 penelitian  (coklit)  kepada  setiap  pemilih  dengan  berkoordinasi  dengan
                 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di masing-masing
                 kelurahan dan desa. Paling tidak, Pantarlih memiliki tiga tugas, yaitu:
                 1.  memastikan nama pemilih yang sudah ada di dalam daftar pemilih;
                 2.  melakukan pencoretan nama pemilih yang diketahui telah melakukan
                     mutasi karena pindah alamat atau meninggal; dan
                 3.  memastikan nama pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai regulasi
                     telah masuk dan terdaftar.

                 Selanjutnya,  PPS  dan  PPK  diminta  melakukan  rapat  pleno  rekapitulasi
                 pemutakhiran data pemilih secara terpisah dan berjenjang untuk kemudian
                 diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota diharapkan
                 dapat menyelesaikan pemutakhiran data pemilih dalam kurun waktu tiga
                 bulan setelah DP4 diterima dengan menetapkan rekapitulasi data pemilih
                 tersebut  menjadi  DPT.  Keterlibatan  pemerintah  daerah  (dinas
                 kependudukan dan catatan sipil), peserta pemilu, ataupun Bawaslu adalah
                 penting untuk mendapatkan proses masukan apabila ada kesalahan data.
                 Setelahnya, KPU Provinsi dan dilanjutkan oleh KPU RI secara berjenjang pun
                 menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih di tingkat Nasional.


                 Di samping itu, KPU juga melakukan dua hal yang terkait pemutakhiran data
                 pemilih yaitu Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus
                 (DPK).  DPTb  menjangkau  pemilih  dengan  beberapa  kondisi dan  keadaan
                 tertentu sehingga pemilih tidak dimungkinkan dapat memilih di TPS yang
                 telah ditentukan. Untuk menjadi pemilih yang masuk dalam DPTb, maka
                 seorang pemilih harus mengurus perpindahan TPS tersebut yang dimulai
                 sejak tiga puluh hari sebelum hari pemilihan. Sementara itu, pemilih yang
                 masuk dalam DPK adalah yang memang tidak masuk dalam kategori DPT
                 dan  DPTb,  namun  yang  bersangkutan  tetap  dapat  menggunakan  hak
                 pilihnya dengan membuktikan KTP elektronik yang dimilikinya.










                                                                 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU    201
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222