Page 212 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

media baru (new media). Semua satuan kerja (satker) didorong untuk
mengaktifkan akun media sosial, seperti twitter, instagram dan facebook.
Jenis media sosial itu wajib dimiliki oleh setiap KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai sarana untuk berdialog dengan masyarakat yang
hadir di ruang maya setiap saat. Pertimbangan KPU menggunakan jenis
media sosial tersebut karena jumlah penggunanya di Indonesia sangat
banyak.

KPU mendorong admin akun twitter KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
melakukan aktivitas re-tweet terhadap setiap kicauan KPU RI. Dengan cara
demikian, penyebaran informasi kepemiluan di jagat media sosial menjadi
lebih massif. Para komisioner secara pribadi lewat akun twitternya masing-
masing juga diminta terus berkicau untuk menyebarkan informasi pemilu
yang penting diketahui oleh publik. Namun pemanfaatan media sosial
terutama twitter dan facebook belum sepenuhnya direspon oleh daerah. KPU
juga memanfaatkan media youtube untuk memberikan tutorial pemilu
kepada penyelenggara pemilu di setiap level dan masyarakat umum. Simulasi
kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengisian formulir
penghitungan suara di TPS dan petunjuk teknis lainnya ditampilkan dalam
bentuk video yang mudah dipahami oleh semua orang (Rizkiyansyah 2017).

D.5. Logistik

Dalam soal mengatur tahapan mengenai logistik pemilu, KPU paling tidak
membagi kedalam dua bentuk, yaitu tahapan produksi logistik dan distribusi
logistik ke daerah-daerah. Pada tahapan produksi logistik perlu ada
identifikasi jenis dan kebutuhan yang disesuaikan dengan tahapan pemilu
karena setiap tahapan pemilu terdapat jenis logistik yang berbeda-beda.
Sebagai contoh, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
undang-undang pemilu mengatur secara spesifik logistik apa saja yang
dibutuhkan, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos,
tinta, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi serta alat kelengkapan di
TPS. Namun, untuk tahapan pendaftaran pemilih dan kampanye tentunya
diperlukan jenis dan bentuk logistik yang berbeda. Jika merujuk pada UU
Pemilu, terdapat beberapa jenis kampanye yang difasilitasi oleh anggaran
negara dan diatur oleh KPU. Artinya, KPU perlu mengatur logistik pada
tahapan kampanye ini yang disesuaikan dengan amanah undang-undang
yang ada seperti yang terlihat dalam gambar di bawah. Dengan demikian,

196 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU