Page 209 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

setiap kegiatan dan operasionalisasi semua kegiatan adalah bagian penting
yang harus tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan KPU untuk
menyelenggarakan pemilu 5 tahun ataupun mengkoordinasikan
pelaksanaan Pilkada serentak tahun berikutnya. Dalam tahap ini tentu
menjadi penting pertimbangan yang disampaikan oleh pihak kementrian
terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperhatikan aspek
perencanaan dan penganggaran yang telah disediakan oleh pemerintah.
Untuk itu, dalam tahap ini, bagian revisi dan peninjauan ulang terhadap
kegiatan dan anggaran yang diperlukan menjadi mutlak dilakukan.

KPU merancang perencanaan strategis yang disesuaikan dengan tahapan
pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu ataupun undang-undang
pemilihan kepala daerah. Dari perencanaan strategis tersebut, ada alat ukur
dan basis data yang menjadi bahan rujukan untuk dijadikan pegangan dalam
pelaksanaan setiap tahapan ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu,
tentu KPU dapat menyerap berbagai informasi terkini (baik Nasional
ataupun global) dalam mencermati perkembangan sosial dan politik yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum. Atas dasar
pertimbangan tersebut, perencanaan dapat berfungsi paling tidak tiga hal:

a. Identifikasi masalah, kekuatan dan kelemahan dari penyelenggaraan
pemilu;
b. Penentuan prioritas kunci dalam setiap tahapan ataupun kegiatan yang
tentu telah menjadi pertimbangan para komisioner;
c. Penentuan langkah-langkah yang efektif dan tentu realistis dalam
menyikapi berbagai kendala dan tantangan yang menjadi bagian tak
terpisahkan dari sebuah perencanaan.

Lebih lanjut mengenai perencanaan, perencanaan strategis dan anggaran
penyelenggaraan pemilu dapat dilihat di Bab 6.

D.3. Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu

Dalam tugasnya sebagai badan yang bersifat hierarkis dan tetap, KPU
memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan membentuk organ
pelaksana yang bekerja di level Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan
dan juga TPS. Untuk itu, KPU membedakan dua jenis kelompok badan
penyelenggara pemilu, yaitu yang bersifat tetap/permanen dan yang

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 193