Page 206 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

usai, penyelenggara pemilu dapat melakukan aktivitas kepemilikan lainnya
yang juga penting seperti pemutakhiran data pemilih dan penyebarluasan
hasil kepemilikan kepada publik. Dengan demikian, tahapan-tahapan ini
tidaklah sepenuhnya kaku dalam pelaksanaannya. Namun, baik UU Pemilu
maupun UU Pilkada keduanya mendelegasikan kewenangan untuk
mengatur waktu dan tahapan pemilu ke KPU melalui PKPU. Sementara itu,
aktivitas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ataupun
evaluasi proses pelaksanaan pemilu tidak disertakan dalam tahapan akhir
pemilu bila merujuk pada UU ataupun PKPU.

Di samping itu, tahapan pemilu di Indonesia juga memiliki beberapa hal
yang menarik untuk disimak dan memiliki kaitan yang baik dengan proses
tahapan yang berjalan tersebut. Pertama, oleh karena masa periode
kepemimpinan KPU dan Bawaslu adalah 5 tahun, maka siklus pemilihan dan
penetapan para komisioner terpilih pun juga terjadi dalam tahun tertentu,
seperti periode waktu saat ini 2017-2022. Dalam periode tersebut, para
Anggota KPU dan Bawaslu dapat melaksanakan pemilu Nasional di tengah
periode yang berjalan seperti Pemilu 2019 saat ini. Kedua, siklus revisi dan
perbaikan pelaksanaan pemilu yang melibatkan DPR, Pemerintah dan
penyelenggara pemilu pun biasanya dilakukan sebelum penetapan Anggota
KPU dan Bawaslu yang baru terpilih. Oleh karena itu, kerapkali pelaksanaan
pemilu dilakukan secara mendadak karena pembentukan regulasi yang baru
pun baru selesai dilakukan. Ketiga, tahapan pemilu biasanya dapat dimulai
setelah adanya penghitungan mundur terhadap periode kekuasaan
Presiden RI yang selalui dimulai pada tanggal 20 Oktober. Untuk itu,
tahapan dan penjadwalan setiap kegiatan penyelenggaraan pemilu ditarik
mundur sejak tanggal mulainya masa kepemimpinan Presiden.

Selain itu, dalam tahapan pemilu di Indonesia ini dapat dikatakan bahwa
semua kegiatan sepenuhnya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh
KPU sebagai regulator dan implementor kebijakan yang terkait dengan
Pemilu. Namun demikian, oleh karena Indonesia menganut kelembagaan
pemilu yang tidak tunggal, maka adapun yang dimaksud para
penyelenggara disini dalam beberapa hal juga mengikutsertakan Bawaslu
(Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu). Bawaslu memiliki peran sebagai pelaksana untuk pengawasan
berbagai kegiatan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan dapat mengajukan
keberatan apabila ada hal-hal yang disengketakan oleh pihak lain. Selain itu,

190 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU