Page 207 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 207
DKPP adalah sebuah lembaga peradilan etik untuk memperhatikan kinerja
dan perilaku para komisioner KPU dan bawaslu dalam menjalankan
perannya. Kedua badan ini yang kemudian berinteraksi pula dengan KPU
dalam menjalankan tugasnya. Lebih detail tentang relasi antar lembaga
penyelenggara pemilu dapat dilihat di Bab 4.
D. Tahapan Persiapan Pemilu
Di tahap ini, KPU dituntut melakukan persiapan yang menyangkut dukungan
kelembagaan, seperti aturan hukum dan juga persiapan lain yang bersifat
teknis, seperti logistik. Tahap awal ini menjadi krusial bagi KPU karena
segala bentuk perencanaan, monitoring dan anggaran yang dibutuhkan
tentu menjadi mutlak dipersiapkan secara matang. Untuk itu, bagi KPU
tahapan ini menjadi titik awal dan kritis untuk menjadikan pemilu dengan
tujuan yang ingin dicapainya.
D.1. Pembentukan Regulasi
Tahapan ini adalah satu kegiatan dalam menafsirkan berbagai regulasi yang
tercantum di dalam UU Pemilu ke PKPU. Dalam tahapan pembentukan
regulasi, KPU diharuskan untuk menerjemahkan amanat UU Pemilu dalam
bentuk aturan dan regulasi yang bersifat teknis sebagai bagian dari
kerangka hukum pelaksanaan pemilu. Dalam praktiknya, selain
menerjamahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pemilu,
KPU yang memiliki sifat independen dan mandiri tersebut juga menjalankan
fungsi quasi Legislatif. Fungsi tersebut adalah menerjemahkan norma
perundang-undangan secara lebih spesifik dalam rangka menghasilkan
kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebagai contoh, UU
Pemilu tidak mengatur mengenai sanksi diskualifikasi bagi Parpol peserta
pemilu yang tidak mampu memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam
daftar calon Anggota Legislatif. Namun, di dalam menginterprestasikan
Pasal 245 UU Pemilu mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30
persen, KPU menerjemahkan pengaturan ini sebagai sebuah hal yang
mengikat dan wajib untuk dipenuhi dengan konsekuensi diskualifikasi.
Pada sisi lain, dalam rangka mendorong legitimasi terhadap PKPU sekaligus
menjalankan prinsip transparansi terutama untuk memperoleh masukan
terhadap rancangan PKPU, KPU selalu membuka ruang uji publik dengan
BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 191
